Senin, 26 Agustus 2019

Kali Pertama Balaikota Makassar Digeledah, Pengamat Hukum Angkat Bicara

Data C 1 Plano Berbeda dengan Data yang Terinput di KPU

KATAKOTAKITA– Kasus yang baru saja menimpa Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘ Danny’ Pomanto yakni UKM dan Ketapang Kencana ini semakin dipertanyakan.

Padahal Danny memenuhi pemanggilan dan taat hukum sebagai saksi saja. Namun, tak disangka Tim Tipikor Polda Sulsel ikut menyita sejumlah berkas dan barang usai penggeledahan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Rabu (3/1/2018).

Antara lain uang tunai, dua buah komputer, satu box plastik berisi soft copy, satu kardus kertas berisi berkas, satu kresek merah berisi berkas, dan satu unit server CCTV.

Selain mengamankan sejumlah barang, Tim Tipikor Polda Sulsel juga membawa empat orang pegawai BPKA Makassar, yakni tiga orang laki-laki dan seorang perempuan.

Pegawai tersebut akan dibawa ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan guna melengkapi pemeriksaan.

Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (3/1/2018).

Menurutnya, upaya hukum tersebut harus melalui mekanisme atau prosedural seizin dari ketua pengadilan. Apalagi melakukan penyitaan dokumen dan dua unit komputer dibeberapa ruangan di kantor balai kota.

“Pertama harus ada izin ketua pengadilan, penggeledahan dan penyitaan. Kedua itu dibolehkan dalam hal tertentu. Jadi kewenangan penyidik ketika ada dugaan barang bukti yang mungkin berkaitan dengan objek yang disidik. Tapi itu tidak serta merta, itu ada mekanismenya, di satu pihak menjalankan kewenangannya di satu sisi menjunjung tinggi prosedural yang ada,” jelasnya

Dia pun menilai, staf keuangan pemerintah kota yang dibawa paksa cenderung melampaui reaksi yang berlebihan oleh penyidik. Biasanya, upaya ini dilakukan apabila ada pihak yang diduga dan mempersulit proses hukum.

Top